Rapat koordinasi SPPG wilayah kerja Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat di Cikarang. ARNEWSONLINE.co.id
AR News || Kabupaten Bekasi – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memastikan selalu melaksanakan evaluasi secara berkala, guna menyempurnakan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus utama ketepatan sasaran penerima manfaat.
“Evaluasi berkala kami lakukan untuk memastikan penyaluran manfaat program MBG berjalan tepat sasaran,” kata Koordinator SPPG Cikarang Barat Ihsan Nuur Hidayatulloh usai rapat koordinasi di Cikarang, Selasa.
Ia mengatakan rapat koordinasi digelar bersama unsur pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dengan agenda pembahasan mencakup sejumlah aspek mulai dari validasi data penerima manfaat hingga standarisasi dapur SPPG.
Kegiatan ini turut melibatkan unsur pemerintah daerah dan kecamatan, musyawarah pimpinan kecamatan, koordinator wilayah pendidikan hingga perwakilan pusat kesehatan masyarakat setempat.
Dia menjelaskan agenda rapat koordinasi secara umum membahas evaluasi berkelanjutan berkaitan upaya identifikasi sejumlah kendala maupun tantangan yang masih ditemukan di lapangan.
“Kami ingin menyamakan persepsi terkait apa saja kekurangan yang masih ada di setiap SPPG. Dari forum ini kami menerima beragam masukan untuk memperkuat pelaksanaan program MBG di lapangan,” ujar Ihsan.
Rapat koordinasi ini turut membahas penguatan kelembagaan dan standar operasional dapur dengan sejumlah poin yang menjadi perhatian antara lain keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sertifikasi halal, standar keamanan pangan HACCP hingga target sertifikasi ISO bagi dapur-dapur pelaksana.
Tak cukup di situ, validasi menyangkut data penerima manfaat juga terus diperbarui guna memastikan data yang dilaporkan masing-masing SPPG sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami harus memastikan jumlah penerima manfaat benar-benar akurat. Data siswa maupun kelompok penerima lain harus terus diperbarui agar distribusi makanan bergizi tepat sasaran,” katanya
Ihsan mengungkapkan berdasarkan pendataan sementara, jumlah peserta didik yang berpotensi menjadi penerima manfaat program MBG di wilayahnya berkisar 75 ribu siswa. Sementara untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita, jumlahnya dinamis karena terus mengalami perubahan.
Saat ini, penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang telah terlayani mencapai 5.000 orang. Pendataan dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi dengan puskesmas dan instansi terkait.
Di sisi lain, pelaksanaan program MBG juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Dari total 19 dapur SPPG yang telah tersedia di wilayahnya, dua dapur di antaranya untuk sementara dihentikan operasional karena belum memenuhi standar fasilitas yang ditetapkan.
“Kami menemukan beberapa kekurangan pada fasilitas dapur yang wajib dipenuhi mitra. Karena itu kami merekomendasikan penghentian sementara operasional hingga seluruh standar dapat dipenuhi,” jelasnya.
Menurut ia dapur yang tidak memenuhi ketentuan akan mendapatkan evaluasi khusus dan pengawasan lanjutan. Operasional baru dapat kembali berjalan setelah seluruh kekurangan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan fasilitas, evaluasi juga menemukan sejumlah keluhan terkait kualitas makanan yang diterima penerima manfaat. Beberapa laporan menyebut makanan mengalami perubahan kualitas akibat terlalu lama berada dalam kemasan sebelum dikonsumsi.
“Ketika makanan sudah diterima, idealnya langsung dikonsumsi karena memiliki batas waktu tertentu. Jika ada kebutuhan pengaturan jadwal distribusi, sekolah dapat berkoordinasi dengan pengelola SPPG agar kualitas makanan tetap terjaga,” ujarnya.
Selanjutnya aspek lingkungan yang juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG. Forum rapat koordinasi ini secara khusus membahas pengelolaan limbah dapur dan sampah produksi guna mencegah muncul keluhan dari masyarakat sekitar.
Ihsan menegaskan keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang disalurkan tetapi juga dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi anak-anak.
“Indikator keberhasilannya adalah ketika status gizi anak membaik, berat badan dan tinggi badan meningkat sesuai usia serta mendukung tumbuh kembang dan kemampuan belajar mereka,” katanya.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga pengelola SPPG, dapat terus berkolaborasi mengawasi dan menyempurnakan pelaksanaan MBG sebagai program prioritas nasional.
“Program ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Dengan pengawasan dan koordinasi yang baik, manfaat MBG bisa dirasakan maksimal oleh masyarakat,” kata dia.
AR News
(Nakum)
Leave a Reply