Garut, ARNEWSONLINE.co.id – Program bantuan rumah bagi warga terdampak bencana yang semestinya menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kecil kini justru menuai sorotan tajam. Rumah bantuan yang bersumber dari anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp12,5 juta milik Juju Juariah (52), warga Perum Jati Putra Asri Blok A2 Nomor 18 RT 04 RW 07, Desa Cibunar, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat yang diduga mengalami banyak kerusakan meski baru selesai diperbaiki.
Kondisi rumah tersebut dinilai jauh dari harapan.Sementara atap disebut bocor di sejumlah titik, plafon rembes saat hujan turun, dinding lembab dipenuhi air, hingga suasana rumah yang terlihat semakin kumuh. Situasi itu memicu pertanyaan masyarakat terkait kualitas pengerjaan proyek bantuan tersebut.
Ironisnya, kerusakan terjadi tidak lama setelah bantuan direalisasikan. Hal ini memunculkan dugaan adanya pengerjaan yang tidak optimal serta lemahnya pengawasan dari pihak terkait dalam pelaksanaan program bantuan rumah tersebut.
Juju Juariah mengaku dirinya kini justru merasa cemas setiap kali hujan deras mengguyur wilayah Garut. Rumah yang awalnya diharapkan menjadi tempat tinggal yang lebih aman pasca terdampak gempa, kini disebut malah menambah beban dan ketakutan bagi keluarganya.
“Kalau hujan malam kami tidak bisa tidur tenang. Air masuk dari mana-mana. Atap bocor, plafon rembes, dinding basah semua. Harusnya rumah lebih nyaman setelah diperbaiki, tapi kenyataannya malah lebih parah dari sebelumnya,” ungkap Juju kepada awak media, Sabtu (09/05/2026).
Dengan nada penuh kecewa, Juju menilai bantuan tersebut terkesan hanya mengejar penyelesaian administrasi tanpa memperhatikan kualitas hasil pekerjaan di lapangan.
“Jangan jadikan penderitaan rakyat kecil sebagai formalitas proyek. Ini bantuan kemanusiaan, bukan sekadar bangunan yang asal jadi lalu ditinggalkan begitu saja,” tegasnya.
Juju juga melontarkan kritik terhadap Pemerintah Desa Cibunar, khususnya Kepala Desa Cibunar, Iman Sukirman. Ia mengaku sempat menerima berbagai janji bantuan dan perhatian, namun hingga kini kondisi rumahnya belum mendapatkan penanganan nyata.
“Kades Cibunar Iman Sukirman hanya obral janji. Katanya mau bantu, katanya akan diperhatikan, tapi sampai sekarang tidak ada bukti nyata,” ujarnya.
Keluhan Juju turut menjadi perhatian warga sekitar. Beberapa warga mengaku prihatin melihat kondisi rumah bantuan yang mengalami kebocoran cukup serius dalam waktu singkat. Saat hujan deras turun, penghuni rumah disebut harus menyiapkan ember dan kain pel untuk menampung air yang masuk ke dalam rumah.
“Kasihan sekali. Harusnya setelah dapat bantuan hidup mereka lebih tenang, tapi sekarang malah tambah susah. Kalau hujan jadi panik sendiri,” ujar salah seorang warga.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, bantuan rumah tersebut berasal dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut dengan pelaksanaan pekerjaan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Cibunar. Namun kondisi di lapangan kini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat terkait kualitas pekerjaan dan pengawasannya.
Juju juga mempertanyakan sistem pengawasan proyek bantuan tersebut. Menurutnya, bangunan yang baru selesai diperbaiki seharusnya tidak mengalami kerusakan dalam waktu cepat apabila pengerjaan dilakukan sesuai standar.
“Ini uang negara, uang rakyat. Kalau hasilnya begini, tentu masyarakat berhak bertanya. Pengawasannya bagaimana? Materialnya seperti apa? Siapa yang bertanggung jawab kalau rumah penerima bantuan malah tambah parah,” katanya.
Sorotan publik kini mengarah pada perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program bantuan rumah di Desa Cibunar. Warga menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut keselamatan dan hak masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak.
Program Bantuan Tak Terduga (BTT) sendiri merupakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan membantu masyarakat dalam kondisi darurat, termasuk korban bencana alam. Karena itu, pelaksanaannya diharapkan berjalan profesional, transparan, tepat sasaran, dan mengutamakan kualitas pembangunan.
Namun kondisi yang terjadi di Desa Cibunar justru dianggap menjadi catatan serius terkait pengawasan bantuan pemerintah di tingkat bawah. Bantuan yang seharusnya menjadi solusi bagi warga terdampak bencana kini dinilai berpotensi menambah penderitaan masyarakat penerima manfaat.
“Kalau bantuan pemerintah hasilnya malah bikin rakyat tambah sengsara, berarti ada yang salah dalam pelaksanaannya. Pemerintah jangan tutup mata,” ujar Juju.
Ia pun mendesak Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Perumahan dan Permukiman agar segera turun langsung ke lapangan dan melakukan audit terbuka terhadap pelaksanaan bantuan rumah tersebut.
Menurutnya, audit penting dilakukan guna memastikan kualitas material bangunan, teknis pengerjaan, hingga penggunaan anggaran benar-benar sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat penerima bantuan.
“Kalau memang ada kelalaian atau pengerjaan yang tidak maksimal, harus ada yang bertanggung jawab. Jangan rakyat kecil terus yang jadi korban,” tegasnya.
Desakan audit terbuka kini mulai bergulir di tengah masyarakat. Warga berharap pemerintah daerah tidak hanya hadir saat pendataan maupun seremoni penyerahan bantuan, tetapi juga benar-benar hadir ketika masyarakat menghadapi persoalan di lapangan.
“Jangan hanya datang waktu seremonial saja. Saat rakyat menderita seperti ini, pemerintah juga harus hadir dan bertanggung jawab,” tambah Juju.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Cibunar, LPM Desa Cibunar, maupun Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan buruknya kualitas pengerjaan rumah bantuan BTT tersebut. (Red)
Leave a Reply